Dunilai Lamban Serap Anggaran, JMM Desak Menteri PUPR Segera Copot Kepala BP2JKW Sumut

JAKARTA, SS - Pemuda dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor kementerian PUPR, Mereka mengatakan tergabung dalam Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara. Kedatangan mereka "JMM" meminta pak menteri PUPR segera mencopot kepala BP2JKW Sumut, Rabu (15/06/2022).

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menuai kritikan dari elemen masyarakat, sebab dinilai lambat dalam melakukan serapan anggaran di Sumatera Utara. "Harusnya Kepala BP2JKW Sumut dapat berkarya dengan baik dengan percepatan serapan anggaran di Sumatera Utara tapi hari ini dinilai malah sebaliknya," kata Wahyu Pohan.

"Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 yang merupakan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR Nomor 288/KPTS/M/2019, Yang kita ketahui BP2jk memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Arahan Menteri PUPR Balai Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi agar menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bentuk pengendalian intern, sekaligus sebagai bentuk penguatan balai atas potensi terjadinya tekanan-tekanan dari pihak internal maupun eksternal pada pelaksanaan tugas tender/seleksi. Artinya apabila ada indikasi main mata sudah tepat untuk copot kepala BP2JK," tegas Wahyu.

Ia mengatakan, melihat kondisi di BP2JKW Sumut saat ini, mereka telah melakukan aksi damai beberapa kali di Medan kantor Bp2JkW. "Hari ini kami mendatangi kantor Kementerian PUPR sebagai wujud nyata kami dalam perbaikan. Kami juga telah turun di Kejatisu minta bentuk tim untuk lakukan penyelidikan terhadap proses lelang/tender di BP2JKW Sumut karena syarat KKN," sambungnya.

Ia melanjutkan, pihak Kementerian PUPR menyambut baik kedatangan rekan rekan JMM Sumut. "Mereka akan membawa berkas teman teman ke hadapan bapak menteri untuk bahan pertimbangan, sebut orang kementerian PUPR tersebut," ceritanya.

"Harapannya ini bukan hanya sekedar disampaikan, tapi tolong hargai perjuangan ini jauh jauh dari Medan untuk pak Menteri tahu keadaan di Bp2Jkw Sumut. Maka Pak Menteri PUPR harus sigap ambil sikap, Copot Kepala BP2JKW Sumut karena dinilai tidak becus," tegas Fahrul Rozi Harahap dihadapan pihak kementerian PUPR.

"Maka hari ini, kami yang tergabung dalam wadah Jaringan Masyarakat Mandiri Sumut sebagai control sosial mengibahkan diri kami dalam investigasi, menyoroti kinerja pejabat publik tanpa mengharapkan bayaran namun hanya mengharapkan tegaknya keadilan dan kebaikan serta akan kembali laksanakan mimbar bebas pekan depan di kantor kementerian Pupr ini," tutup Wahyu sembari membubarkan diri.

(FS/ZK) SS