Kemana Larinya Dana Rp.7,6 T?, Aliansi BEM Nusantara Menilai Pemerintah Tidak Becus Tangani Masalah 'Minyak Goreng'

JAKARTA, SS - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara ( BEM-Nus ), Mempertanyakan kemana perginya Dana sebesar 7,6 Triliyun Rupiah yang di kelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar. 

"Karena hingga saat ini, harga minyak goreng yang kita temukan di pasar masih melambung tinggi,"ungkap Eko Pratama Koordinator Pusat Bem Nusantara, Sabtu 12 Februari 2022

Terkait akan hal tersebut BEM Nus mendesak agar BPDPKS bekerja serius sesuai dengan Tuposinya untuk mengatasi persoalan yang menjadi dilema berkepanjangan.

"Kami mengingatkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak. Saat ini keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan dampaknya langsung . Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa ( Ramadhan ) ,semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini," tandas Eko.

BEM Nusantara menilai Pemerintah terlihat tak berdaya didalam mengatasi persoalan 'Minyak Goreng', yang diketahui dikuasai para Kartel Minyak Goreng. Kendati telah banyak kebijakan maupun kegiatan yang di lakukan Pemerintah namun terkesan sis-sia dalam bekerja.

"Sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan, Pemerintahpun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Tampak sebegitu tidak berdayanya Pemerintah di hadapan para Kartel Minyak Goreng ini. Berbagai paket kebijakan di luncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan,".papar Koordinator BEM Nusantara.

Dikarenakan tidak adanya kepastian solusi dan respon cepat tanggap dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian perdagangan serta Steikholder terkait untuk mengatasi persoalan "Minyak Goreng", maka BEM Nusantara (Mahasiswa) akan segera berkolaborasi dengan Para Pedagang Pasar serta para Ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan aksi demo besar-besaran pada setiap Institusi yang terkait dengan "Minyak Goreng".

"Kami ( Bem Nusantara ) di seluruh indonesia akan konsisten lakukan survey pasar, jika didapati harga yang masih melambung dengan Skema Subsidi 7,6 Triliyun yang tidak tanggung-tanggung, berarti fix turun ke jalan adalah solusi yang di butuhkan.Maka jangan salahkan jika kami ( Mahasiswa ) akan turun bersama Para Pedagang Pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan Instansi terkait lainnya," pungkas Eko Pratama.

(Mar) SS