Hari Pangan Sedunia, AKKMI : 'Kedaulatan Pangan Dapat Tercapai Bila Kita Sadar Bahwa Kita"Bangsa Maritim!"

JAKARTA, SS  - Sektor perikanan laut mempunyai peluang menjadi salah satu penyedia lapangan kerja dan berperan dalam menggerakan perekonomian, karena menambah devisa negara. Bahkan hasil perikanan laut juga menopang dalam menjaga ketahanan pangan negara.

Berbicara soal ketahanan pangan perikanan laut dan dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2021 yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, peran nelayan dan pelaut di kapal-kapal ikan tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun, demikian pendapat Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar, Pengamat Maritim dan juga salah satu Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI)   dalam keterangan pers pada media, Jakarta (16/10/2021).

Menurut Capt. Hakeng hasil dari perikanan memenuhi 54 persen dari seluruh protein hewani yang dimakan masyarakat di Indonesia, Selain itu, sektor perikanan juga salah satu penyedia terbesar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tak langsung.

Mengutip data dari Ditjen Perikanan Tangkap, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 6,67 juta ton. Pada 2018, produksinya melonjak menjadi 7,3 juta ton. 

Hingga kuartal III/2019 produksi perikanan tangkap mencapai 5,5 juta ton, terdiri dari produksi laut 5,1 juta ton dan produksi perairan umum 397 ribu ton. Jumlah ini meningkat 17% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018, sebesar 4,9 juta ton. 

Peningkatan produksi tersebut otomatis menaikkan nilai produksi. Jika pada 2015 nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp120,6 triliun, pada 2018 mencapai Rp210,7 triliun, atau rata-rata meningkat 23,20% per tahun.

Oleh karena potensi besar di sektor kemaritiman, maka kontribusi sektor  Kelautan dan Perikanan terhadap ketahanan (kedaulatan) pangan nasional, juga cukup signifikan, sambung Pengamat Maritim ini. "Jadi, sudah selayaknya sektor kemaritiman lebih ditingkatkan kualitasnya, baik nelayan, pelaut, dan peralatannya," ungkapnya.

Disebutkan lebih lanjut oleh Capt. Hakeng, untuk mengoptimalisasikan kemampuan produksi dari sumber daya perikanan laut, negara Indonesia membutuhkan banyak kapal dan pelaut. Karena itu, Pemerintah harus dapat menumbuhkan industri galangan kapal di dalam negeri.

Berdasarkan data yang ada, pada sekarang ini baru ada sekitar 600 ribuan kapal penangkap ikan di wilayah kemaritiman Indonesia. Dan, kebanyakan kapal itu masih berupa kapal motor. Untuk kapal yang berukuran lebih dari 30 GT baru sekitar 1 persen. Jadi, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak kapal besar untuk bisa menangkap ikan di laut yang masih dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu penggunaan penangkap ikan masih alat tangkap tunggal serta manual, dan juga aspek keselamatan kapal harus dipenuhi sesuai standar yang berlaku.

"Kapal-kapal Ikan harus dimodernisasi, sehingga bisa melayari seluruh Wilayah NKRI dan sampai area ZEE-nya," kata Capt. Hakeng.

Disamping itu juga lanjut Capt. Hakeng  perlu dipikirkan aturan yang mendukung kapal-kapal ikan tersebut agar tidak harus terlalu sering kembali ke daratan, baik untuk membongkar hasil tangkapan maupun mengisi bahan bakar. "Cukup kapal-kapal penampung ikan dan kapal pengisi bahan bakarnya saja yang mendekat ke area para nelayan menangkap ikan dan melakukan STS atau ship to ship di tengah laut, kemudian Kapal-Kapal Penampung inilah yang kembali ke pelabuhan dengan membawa hasil-hasil tangkapan Nelayan tadi," tegasnya.

"Kita harus mengembangkan pola pikir dengan semakin banyak kapal-kapal ikan milik Bangsa Indonesia yang mengelola dan menangkap Ikan di wilayah ZEE, maka semakin banyak mata yang menjaga wilayah ZEE Indonesia tersebut. Karena para nelayan tersebut  pastinya akan memberikan laporan kepada pihak berwajib, apabila mendapati kapal-kapal yang dirasa mencurigakan di wilayah operasi mereka," ujarnya.

Diingatkan Capt. Hakeng pula,  Indonesia adalah negara Maritim dengan 67%  adalah lautan, dan terdiri dari 17.499 pulau. "Kedaulatan pangan hanya bisa tercapai apabila kita semua menyadari secara penuh bahwa kita adalah Bangsa Maritim. Dan hanya melalui kapal-kapal yang dioperasikan oleh para pelaut handallah, maka hasil pangan tersebut bisa didistribusikan secara merata ke seluruh Indonesia," pungkasnya. 

(*) SS